Metodologi Pembaharuan Hukum Islam

Posted: April 23, 2011 in Uncategorized
Tag:, , , ,

Kerangka pembaharuan pemikiran keislaman Fazlur Rahman dapat ditelusuri melalui konsepnya tentang ijtihad. Menurutnya, “ijtihad berarti upaya memahami makna suatu teks atau preseden di masa lampau yang mengandung suatu aturan dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara-cara yang sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup ke dalamnya dengan suatu solusi baru.”

Definisi Rahman itu mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional. Implikasi metodologisnya adalah “teks al-Qur’an dan preseden (Sunnah) dapat dipahami untuk digeneralisasikan sebagai prinsip-prinsip, dan bahwa prinsip-prinsip tersebut lalu dapat dirumuskan menjadi aturan yang baru.” Implikasi metodisnya, “kerja ijtihad meliputi: pemahaman teks dan preseden dalam keutuhan konteksnya di masa lampau;[ii] pemahaman situasi baru yang sedang terjadi sekarang; dan pengubahan aturan-aturan hukum yang terkandung di dalam teks atau preseden.” Adapun implikasi fungsional dari definisi tersebut adalah “bahwa konsep metodologis dan perumusan metodis tersebut difungsikan untuk upaya pembaharuan hukum Islam sebagai upaya menjawab tantangan situasi baru.

Oleh karena itu, untuk menunjang seluruh ide-ide dan konsep-konsep metodologis pembaharuan tersebut, Rahman merumuskannya dalam istilah “dua gerakan”, double movements. Gerakan pertama, terdiri dari dua langkah, yaitu (i) “orang harus memahami arti atau makna suatu pernyataan (ayat) dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan al-Qur’an tersebut merupakan jawabannya”; dan

(ii) “menggeneralisasikan respon-respon spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai ungkapan-ungkapan yang memiliki tujuan moral-sosial umum, yang dapat ‘disaring’ dari ungkapan ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan dalam sinaran rationes legis (‘illat hukum) yang sering dinyatakan.” Jadi, ide pokok gerakan pertama ini adalah “berpikir dari ayat-ayat spesifik menuju kepada prinsip.”

Gerakan kedua, merupakan upaya perumusan prinsip-prinsip umum, nila-nilai dan tujuan-tujuan al-Qur’an yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama, terhadap situasi dan atau kasus aktual sekarang ini, menjadi pandangan-pandangan spesifik (the spesific view). Kerja ini memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis berbagai unsur-unsur komponennya, kata Rahman, sehingga kita dapat menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi sekarang sejauh yang diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa menerapkan nilai-nilai al-Qur’an secara baru pula.

Sejalan dengan gagasan Rahman di atas, mantan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ibrahim Hosen pernah mengajukan enam “harus” bagi pembaharuan pemikiran keislaman di Indonesia. Pertama, kita harus meninggalkan pemahaman harfiah terhadap al-Qur’an dan menggantinya dengan pemahaman berdasarkan semangat dan jiwa al-Qur’an. Kedua, kita harus mengambil Sunnah Rasul dari segi jiwanya untuk tasyri’ al-ahkam dan memberikan keleluasan sepenuhnya untuk mengembangkan teknik dan pelaksanaan masalah-masalah keduniawian. Ketiga, kita harus mengganti pendekatan ta’abbudi terhadap nash-nash dengan pendekatan ta’aqquli. Keempat, kita harus melepaskan diri dari masalik al-‘illah gaya lama dan mengembangkan perumusan ‘illat hukum yang baru. Kelima, kita harus menggeser perhatian dari masalah pidana yang ditetapkan oleh nash kepada tujuan pemidanaan. Dan keenam, kita harus mendukung hak pemerintah untuk men-takhshish umumnya nash dan membatasi muthlaq-nya.

  1. Dalam praktik di banyak negara Islam, menurut Abdullahi Ahmed An-Na’im legislasi atau pembaharuan hukum Islam, khususnya di bidang kewarisan dan keluarga, dilakukan melalui teknik-teknik pembaharuan berikut:
  2. Takhshish al-qadha, yaitu hak penguasa untuk memutuskan dan menguatkan keputusan pengadilan, digunakan sebagai prosedur untuk membatasi penerapan syariat Islam dalam persoalan-persoalan hukum perdata. Juga untuk mencegah pengadilan dari penerapan syariat dalam keadaan yang spesifik tanpa mengubah aturan-aturan syariat yang relevan.
  3.  Takhayyur, yaitu menyeleksi berbagai pendapat mazhab. Teknik ini disebut juga talfiq, untuk menggabungkan madzhab satu dengan madzhab yang lain.
  4. Penafsiran kembali, digunakan misalnya untuk membatasi kebebasan pria dalam melakukan perceraian atau poligami.
  5. Siyasah syar’iyah, yaitu kebijakan penguasa untuk menetapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat.
  6. Keputusan pengadilan, dengan cara yang digunakan dalam tradisi hukum adat, selama tidak bertentangan atau mengubah prinsip al-Qur’an dan Sunnah.

Namun, An-Na’im menilai teknik-teknik pembaharuan itu tidak memuaskan. Oleh karena itu, ia mengajukan satu tesis pembaharuan hukum, khususnya dalam kaitan dengan hukum pidana Islam. “Selama umat Islam tetap setia pada kerangka kerja syari’ah historis, mereka benar-benar tidak akan mencapai tingkat keharusan pembaruan yang mendesak supaya hukum publik Islam bisa berfungsi sekarang,” tulis An-Na’im. Dengan tesisnya ini An-Na’im menolak gagasan “negara Islam atau negara syari’ah modern”, dan karenanya mengajukan “evolusi legislasi Islam”, suatu metodologi pembaruan yang revolusioner dari Mahmoud Mohammed Taha, sebagai solusi. Yaitu, suatu ajakan untuk membangun prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah, bukan yang lainnya. Menurut An-Na’im, jika pendekatan ini diterapkan akan mampu memecahkan kebuntuan, antara tujuan pembaruan, keterbatasan konsep, dan teknik syari’ah historis.

Taha dalam bukunya The Second Message of Islam menyimpulkan adanya dua pesan dasar risalah Islam berdasar periodisasi pewahyuan: pesan pertama dalam periode Makkah dan pesan kedua di periode Madinah. Pesan Makkah adalah pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain. Pesan ini ditandai oleh persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan keimanan. Namun, karena masyarakat Islam pada masa itu belum siap melaksanakan pesan Makkah yang begitu agung, kata Taha, maka praktik pelaksanaan pesan Makkah ditunda dan diganti dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan pada masa Madinah.

Menurut Taha, aspek-aspek pesan Makkah yang ditunda itu tidak pernah akan hilang sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, Taha mengajukan tesis baru tentang naskh. Ayat-ayat yang mansukh (dinasakh) pada abad ketujuh kini menjadi muhkamat, dan ayat-ayat muhkamat pada abad ketujuh sekarang mansukh. Jadi perkembangan syariat Islam adalah perpindahan dari teks ke teks, dari teks untuk masa abad ketujuh ke teks untuk masa kini yang lebih besar dan kompleks. Implikasinya adalah perubahan besar-besaran hukum Islam, “evolusi legislasi Islam”, karena hukum Islam yang ada lebih didasarkan pada pesan kedua, Madinah.

Pendapat Taha di atas adalah contoh paling ekstrim dari metodologi pembaharuan hukum Islam yang mencoba “menyesuaikan” hukum Islam dengan realitas sosial dan kebutuhan hukum masyarakat, atau kepentingan umum.

Contoh pendapat yang ekstrim lainnya dikemukakan Ahmad Zaki Yamani. Bagi Yamani, prinsip public interest atau kepentingan umum tersebut sangat fundamental. Yamani bahkan sependapat dengan Najamuddin al-Tufi, yang menyatakan bahwa kepentingan umum mengatasi dan mendahului ketentuan tekstual, sekalipun dari al-Qur’an dan Sunnah. Maka jika terdapat pertentangan pertimbangan kepentingan umum di satu pihak, dan ketentuan tekstual atau nash di pihak lain, al-Tufi berpendapat bahwa kepentingan umum itu harus dimenangkan, betapapun absahnya sebuah nash. Karena, kepentingan umum itulah yang menjadi maksud dan tujuan Allah, sedangkan ketentuan teks yang diwahyukan dan sumber-sumber lainnya hanyalah perantara untuk mencapai tujuan itu, dan tujuan harus selalu mendahului perantara atau cara.

Menurut Nurcholish Madjid, berbagai pemikiran mutakhir tentang hukum Islam memang cenderung menegaskan kesadaran akan pesan dasar (risalah asasiyah) Islam. Kesadaran ini dapat disebut, “sebagai karakteristik pemikiran fiqh dan hukum Islam di zaman modern.” Pesan dasar Islam itu menurut Nurcholish adalah al-hanafiyah al-samhah (terdiri dari kesadaran akan perjanjian dengan Allah, sikap pasrah kepada-Nya, dan kesadaran akan kehadiran-Nya dalam hidup), yang juga diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw dan karenanya bersifat universal. Terjemahan atau manifestasi dari pesan dasar itu yang terpenting adalah keadilan.

Dalam kaitan dengan kepentingan umum di atas, kini mulai dikembangkan studi hukum Islam dari perspektif sejarah sosial dan pendekatan sosiologis. Walau belum ada tawaran metodologi yang dibuat, perspektif sejarah sosial ini punya arti penting karena: (i) meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada tempat yang proporsional, dan (ii) memberikan keberanian kepada para pemikir hukum Islam untuk melakukan perubahan terhadap suatu produk hukum bila dilihat perlu. Sedangkan pendekatan sosiologi dalam studi hukum masih relatif baru di dunia. Di Eropa pendekatan ini melahirkan sosiologi hukum (sociology of law), dan di Amerika Serikat menjadi ilmu hukum sosiologi (sociological jurisprudence). Kedua pendekatan ini jelas akan semakin mengarahkan studi hukum Islam di masa depan pada upaya penemuan hukum Islam yang responsif terhadap konteks realitas sosial-budaya dan kepentingan umum masyarakat.*

*By Muriqul Haqqi (Tulisan ini telah diterbiitkan pada buletin Nomos SMJ Syari’ah STAIN Ponorogo edisi Juli 2010).

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s