SHIFTING BURDEN OF THE PROFF (Pembuktian Terbalik)

Posted: Februari 23, 2011 in Pengetahuan

SHIFTING BURDEN OF THE PROFF (Pembuktian Terbalik)
Dalam strategi pemberantasan korupsi di kenal dengan system PEMBUKTIAN TERBALIK atau Shifting Burden of the Proff. Sistem ini sangat ampuh dalam memberantas pelaku korupsi.Dalam pembuktian terbalik , orang yang dituduh melakukan korupsi yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Berbeda dengan pembuktian biasa , dimana jaksa yang harus membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Namun , pelaksanaanya tidak pernah absolute karena sifatnya yang khusus (lex specialis) terhadap kasus tertentu misalnkan pelanggaran delik pemberian (gratification) yang berkaitan dengan suap (bribery)
Secara internasional, pembuktian terbalik telah diakui United Nations Convention Againts Corruption (2000) mencatat bagaimana Independent Commision Against Corruption (ICAC) sukses membersihkan korupsi khususnya di jajaran Kepolisian Hong Kong. Pada 1971 Pemerintah Hong Kong meloloskan sebuah Undang-Undang Pencegahan suap yang memperluas jenis –jenis pelanggaran. Para pejabat yang kekanyaanya melampai pendapatan atau menikmati tingkat hidup di luar tingkat penghasilanya, pemban pembuktiannya beralih. Mereka harus bisa membuktikan hartanya diperoleh dengan cara legal.
Sementara di Indonesia , pembuktian terbalik sudah diperkenalkan sejak 1960, tepatnya dalam UU No 24/1960 tentang Pengusutan , Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi . Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap tersangka wajib memberikan keterangna tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatau badan hokum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa”
Selanjutny,UU No 3/1971 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) juga mengatur hal serupa.Namun, penerapanya masih amat terbatas . Keterbatasan itu karena jaksa penuntut umum masih berkewajiban membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka, sekalipun terdakwa telah gagal menjelaskan asal kekayaaanya.
Pascareformasi, pembuktian terbalik diatur secara lebih tegas. Setidaknya saat ini mekanisme pembuktian terbalik diatur dalam dua rezim hokum pidana yakni pidana korupsi dan pidana pencucian uang. UU Tipikor No 20/2001 sebenarnya telah lebih dulu membuka jalan penerapan pembuktian terbalik. Namun, tidak pernah digunakan oleh penegak hokum. Kemudian yang terbaru , pembuktian terbalik dapat digunakan dalam tindak pidana pencucian uang (TPUU) sebagaimana diatur dalam UU No 8/2010 tentang TPUU.

Komentar
  1. simuzz mengatakan:

    kalo di Indonesia sudah pke sistem ini belum ya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s