MENANTI UU PENGELOLAAN ZAKAT YANG BARU

Posted: April 23, 2011 in Pengetahuan
Tag:,

Dunia  zakat  di  Indonesia memang  telah  mengalami perkembangan  yang  sangat signifkan, baik dari segi pengumpulan maupun penyaluran.  Seiring dengan perkembangan  tersebut  fakta  empiris menyebutkan bahwa ada banyak hal yang harus  dibenahi. UU  Nomor  38  Tahun 1999  yang  selama  ini  menjadi  payung pelaksanaan  pengelolaan  zakat  sudah tidak  lagi  mampu  menjawab  persoalan yang ada di lapangan. Sebut saja misalnya peran  ganda  yang  dimiliki  pemerintah, selain  menjadi  regulator  juga  merangkap operator, dan pengawas. Padahal tiga fungsi ini tidak boleh melekat dalam satu institusi.  Negara  tidak  boleh  mencampuri seluruh aspek dari sebuah aktivitas. Perannya hanya  cukup  sebagai  pembuat kebijakan yang berfungsi  sebagai  system yang menjadi aturan main dari aktivitas tersebut. Selain itu, masih banyak persoalan lain yang segara harus dibereskan.

Atas  dasar  itulah  berbagai  elemen masyarakat mendorong  agar UU Nomor 38 Tahun 1999 segera  direvisi  agar  masa depan  dunia zakat bisa dioptimalkan Salah  satu  tim perumus  Ahmad  Sutarmadi  yang  pada saat  penyusunan  UU  No. 38  tahun 1999 menjadi  perwakilan  dari pemerintah  yang kala  itu menjabat  sebagai Direktur Urusan Agama Islam Depag menganggap, saat ini UU Pengelolaan Zakat sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari analisis tersebut, maka merevisi UU No. 38 tahun 1999 adalah hal yang harus segera dilakukan, mengigat pentingnya UU tersebut sebagai acuan kerja bagi para pengelola zakat/amil dan juga sebagai penjelas peran/tugas antara badan amil zakat [BAZ] bentukan pemerintah dengan lembaga amil zakat [LAZ] bentukan masyarakat yang sampai hari ini masih mengalami kerancuan Tata kelola kelembagaan zakat. Disamping itu juga, tidak adanya kiteria yang jelas terhadap syarat pendirian LAZ yang kini menjamur bak tanaman di musim penghujan yang pada akhirnya tidak Tergalinya potensi zakat nasional dan itu berimbas pada kurang efektifnya pendistribusian dana zakat.

Desakan  semacam  ini  sebetulnya sudah  bergulir  sejak  tahun  2007  dan telah masuk Prolegnas pada tahun 2008. Tetapi  kemudian mengendap dan tidak bisa dibahas lagi karena habis masa periodenya. Sementara, Zainun Ahmadi anggota DPR dari fraksi PDIP menengarai bahwa revisi UU Zakat terlunta-lunta dikarenakan beberapa  faktor,  antara  lain  Karen asaat  pembahasan  pertama  tahun  2008 lalu  sudah  mendekati  Pemilu,  sehingga semua fraksi  lebih terfokus pada UU Pemilu. “Selain itu, masih adanya masalah anggaran  yang  belum  bisa  dicairkan,”tandasnya.

Setelah mendapat berbagai tekanan dan menyadari  besarnya  urgensi pengelolaan zakat,  DPR  terdorong  menjadikan  Rancangan  Undang-Undang (RUU) Zakat sebagai prioritas dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional)  yang akan dibahas oleh Komisi VIII tahun 2010 ini. “RUU  Zakat  sudah  disepakati  sebagai RUU  prioritas  utama  komisi, ” terangYoyoh Yusroh Wakil Ketua Komisi VIII. Yoyoh  coba merinci,  agar RUU bisa dijadikan  menjadi  UU  memang harus melalui banyak prosedur. Setelah masuk dalam  agenda Prolegnas yang diprioritaskan, proses berikutnya adalah masuk ke komisi yang membidangi hal tersebut. Nantinya komisi VIII  akan membentuk Pansus  (Panitia Khusus)  yang  tidak  terlalu besar. Atau Pansus kecil yang hanya menjadi domain komisi tersebut. Setelah Pansus terbentuk barulah kemudian mulai dilakukan Rapat Dengar Pendapat  (RDP)  dengan  pihak  terkait. Jika rapat dilakukan dengan pemerintah maka disebut RDP,  tetapi  jika dilakukan dengan masyarakat disebut RDPU (Rapat Dengar Pendapat  Umum) termasuk dengan para  pakar  di  bidangnya. Keterlibatan  stakeholders  pada  saat  RDPU memang sangat diperlukan karena Mereka dimintai pendapatnya karena selama ini dianggap telah memiliki banyak pengalaman dalam pengelolaan zakat. Setelah  itu, barulah kemudian Pansus membahasnya menjadi draft Panja (Panitia Kerja). Kalau Pansus kekuatannya bisa mencapai 50 orang, sementara Panja  cukup  separuhnya  agar  efsien. Lantas  jika  secara  substansi Panja telah selesai, yang dilakukan berikutnya adalah membentuk tim perumus dan sinkronisasi. Setelah itu dilakukan sidang pleno ditingkat komisi. Pada tahap ini jika jalannya mulus, maka RUU kemudian dibawa ke sidang paripurna. Nah, setelah sampai sidang  Paripurna, barulah kemudian ditandatangani oleh presiden menjadi lembaran berita negara untuk disahkan menjadi undang-undang. Jelas Abdul Kadir Karding, Ketua Komisi VIII.

Komisi  VIII  sebagai  komisi yang membidani  bidang  ini  tentu butuh banyak masukan dari berbagai  pihak untuk menyempurnakan  UU,  agar  dalam  perjalanan UU ini tidak mandeg di tengah jalan. Karena segala kemungkinan bisa terjadi  dan berpotensi mengalami  deadlock. Makanya perlu masukan berbaga pihak. Lebih-lebih di dari FOZ yang memiliki anggota yang kaya akan pengalaman empiris dan tempat berkumpulnya organisasi pengelola  zakat  yang  memiliki  dedikasi dan komitmen. Masukan-masukan dari mereka tentu akan memudahkan pembahasanUU ini. ”tandas Zainun. Sedangkan menurut Ismid Haddad, Ketua Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia, loby dan pengawalan secara  kontinyu harus tetap dilakukan mengingat  lembaga legislatif  adalah  forum  politik,  sehingga sangat  tergantung  sejauh  mana  peran partai merasa  berkepentingan.  Sementara  itu, kita  tahu  masing-masing  partai punya  kepentingan,  baik  kepentingan politik  itu  sendiri maupun  kepentingan ekonomi. Sehingga apapun yang terjadi, stakeholder yang berkepentingan, tidak bisa mengandalkan  niat  baik  saja  dari DPR maupun  partai  politik.  Loby dan pengawalan secara  kontinyu bertujuan untuk  mempengaruhi  proses penyusunan maupun pengambilan keputusan terhadap RUU Zakat.

Terkait isi Rancangan Undang-Undang Zakat yang akan direvisi ada beberapa tawaran diantaranya adalah dari Maftuh Basyuni dan dari FOZ. Maftuh Basyuni menyampaikan tawarannya terkait isi RUU Zakat diantaranya adalah Pertama, Usulan pengenaan sanksi bagi pengelola zakat yang menyelewengkan dana zakat. Kedua, Pembenahan relasi zakat dan pajak. zakat bukan mengurangi pendapatan kena pajak melainkan mengurangi prosentase pajak. Ketiga, Penyatuan organisasi pengelola zakat, peran masyarakat dapat dilakukan dengan cara membentuk unit pengumpul zakat [upz] dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan dari Forum Zakat (FOZ) terkait isi Rancangan Undang-Undang Zakat yang kini sedang dibahas di Komisi VIII DPR RI. Mengusulkan tiga tawaran diantaranya adalah Pertama, pengaturan kelembagaan yakni pemisahan fungsi regulator, pengawas dan operator.  Kedua, sanksi bagi muzaki dan  Ketiga, zakat sebagai pengurang pajak.

Usulan FOZ tersebut disampaikans ecara resmi kepada Komisi VIII DPRRI saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa, 16 Pebruari 2010 di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta. Melalui juru bicara Ketua Umum Forum Zakat, Ahmad Juwaini, konsep usulan RUU Zakat disampaikan secara rinci, mulai dari alasan-alasan dan pertim-bangan-pertimbangan lainnya. Dilengkapi dengan data-data penghimpunan zakat, perkembangan kegiatan OPZ dan perbandingan pengelolaan zakat di Indonesia dan di Malaysia.

Dalam pemaparannya, Ahmad Ju-waini menjelaskan soal pemisahan fungsi. FOZ mengusulkan adanya badan baru yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas. Nama badan yang diusulkan adalah Badan Zakat Indonesia (BZI). Sedangkan fungsi operator dijalankan oleh organisasi yang diberi nama Organisasi Pengelola Zakat(OPZ). Pemilihan nama OPZ diambil dari nama yang sudah ada di UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999. Nama OPZ sekaligus dimaksudkan agar dapat menampung dari unsur masyarakat, atau biasa disebut LAZ, dan bisa menampung dari unsure pemerintah atau BAZ. “Dengan demikian tidak ada lagi yang namanya LAZ maupun BAZ. Yang ada hanya satu nama, yaitu OPZ,” ujar Ahmad.

Mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum [RDPU] telah dilakukan pada bulan pebruari kemarin, maka proses selanjutnya adalah pansus membahasnya menjadi draf panja [panitia kerja], jika draf panja tersebut telah selesai maka dibentuklah tim perumus dan singkronisasi, pasca itu dilakukan sidang pleno ditingkat komisi dan setelah itu, RUU dibawa ke sidang paripurna untuk kemudian ditandatangani oleh presiden dan selanjutnya disahkan menjadi UU.

Terlepas dari segenap kelompok yang memiliki kepentingan,  RUU Pengelolaan Zakat kini sudah sampai proses yang mana, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan kita bersama, mengingat minimnya pemberitaan terkait itu. Kita berharap kepada DPR RI Komisi VIII semoga segera menyelesaikan proses RUU dan kemudian disahkan menjadi UU Pengelolaan Zakat yang baru.*

*By Muriqul Haqqi (Tulisan ini telah diterbiitkan pada buletin Nomos SMJ Syari’ah STAIN Ponorogo edisi Juli  2010).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s